ISMET MILE: DARI SIMBOL SAPI UNTUK RAKYAT KE BAYANG-BAYANG KEKUASAAN

Pasangan Ismet Mile - Risman Tolingguhu (IRIS) menang Pilkada 2024 dengan satu program unggulan yang terus diulang di panggung kampanye: Dua ekor sapi untuk satu Kepala Keluarga.

"Program ini bukan janji politik semata, melainkan harga diri dan kebanggaan kami," demikian klaim pasangan IRIS dalam kampanye.

 ​

"Jika semasa saya menjabat, program ini dibuat secara bergilir, kali ini saya optimis mewujudkan program sapi 2 ekor setiap kepala keluarga," janji Ismet.

 Hari ini, harga diri itu dipertanyakan.

HITUNG-HITUNGAN YANG TIDAK MASUK AKAL

Di warung kopi, masyarakat menyederhanakannya menjadi isu "Sapi 9.000 ekor". Angka itu salah secara literal, tapi benar secara logika anggaran.

Bone Bolango memiliki lebih dari 40.000 KK. Dua ekor per KK berarti butuh 80.000 ekor sapi. Dengan harga sapi Bali Rp 18 juta per ekor, dibutuhkan anggaran Rp 1,44 triliun.

Padahal APBD Bone Bolango 2025 hanya sekitar Rp 1,1 triliun, yang 70% habis untuk belanja pegawai. Dari mana uangnya?

Bupati Ismet sendiri dalam rapat resmi 13 Maret 2025 bersama BPS mengakui strateginya bukan lagi sapi, tapi tambang. "Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah pengembangan sektor pertambangan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program bantuan ternak sapi akan kembali digalakkan."

Kalimat "selain itu" dan "akan kembali digalakkan" menunjukkan penurunan skala prioritas. Dari janji utama menjadi program tambahan.

Hasilnya: gelombang protes. Pada 13 Oktober 2025, mahasiswa mengepung DPRD Bone Bolango. Tuntutan mereka satu: copot Bupati Ismet Mile.

Janji yang belum ditepati adalah luka lama Bone Bolango. Pada periode 2005-2010, program sapi bergilir Ismet banyak yang mandek, sapi mati, dijual, dan tidak berkembang biak. Kini pola itu dikhawatirkan terulang dengan skala lebih besar.

TOTO UTARA: DARI DESA PERCONTOHAN MENJADI KORBAN?

Di tengah krisis kepercayaan itu, muncul isu yang lebih serius: dugaan pencopotan Kepala Desa Toto Utara, Ramla Djafar, yang disebut tidak sesuai prosedur.

Kejanggalan itu terlihat jelas jika menelusuri jejak digital pemerintah.

Toto Utara adalah desa emas bagi Ismet Mile. Desa pertama yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih atas Instruksi Bupati Ismet Mile sendiri. Kades Ramla Djafar yang menjadi motor pelaksananya.

Tiga bulan lalu, desa itu bahkan mendapat penghargaan peringkat pertama Desa Statistik se-Gorontalo, yang piagamnya diterima langsung oleh Bupati Ismet Mile di ruang rapatnya.

Desa berprestasi, loyal terhadap instruksi bupati, tiba-tiba dikabarkan kadesnya dicopot. Ada apa?

Hingga hari ini, tidak ada SK pemberhentian yang dipublikasikan di JDIH Bone Bolango. Tidak ada rilis resmi Inspektorat. Tidak ada pernyataan BPD Toto Utara.

Jika kabar itu benar, maka Ismet Mile diduga kuat menabrak UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 40 menegaskan, Kades tidak bisa dicopot karena perbedaan pilihan politik. Harus ada pelanggaran berat, pidana, atau tidak memenuhi syarat.

Prosedurnya: teguran tertulis 3 kali, pemeriksaan Inspektorat, usulan BPD melalui Camat, baru SK Bupati. Tanpa itu, pemberhentian cacat hukum dan bisa dibatalkan PTUN.

Sumber di lingkungan Kecamatan Tilongkabila yang enggan disebut namanya menyebut, pencopotan ini kental aroma politik Pilkades dan Pilkada. Toto Utara dan Kabila adalah basis suara yang panas saat Pilkada 2024.

PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB BUPATI

1. Kapan tepatnya 2 ekor sapi per KK akan direalisasikan? Dengan skema APBD, APBN, atau CSR? Berapa ekor yang sudah dibagikan sejak Februari hingga Juli 2025?
2.  2. Apakah benar Kades Toto Utara telah dicopot? Apa dasar hukum, apa rekomendasi Inspektorat, dan mana berita acara BPD-nya?
3.  3. Jika Toto Utara adalah desa pertama pelaksana instruksi Bupati soal Kopdes Merah Putih, mengapa justru kadesnya yang disingkirkan?

Ismet Mile pernah berkata, "Mari bangun Bone Bolango bersama! Hilangkan keegoan dan keangkuhan."

Publik Bone Bolango kini menunggu, apakah kalimat itu berlaku untuk dirinya sendiri.

Pemerintahan yang menjadikan sapi sebagai harga diri, harus siap ditagih harga dirinya.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Bupati Ismet Mile, Wakil Bupati Risman Tolingguhu, dan Dinas PMD Bone Bolango.